Gorontalo, Utinews.id – Maraknya aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Boalemo mendapat perhatian serius dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra setempat. Mereka menilai, penanganan masalah ini harus dilakukan secara tegas melalui penegakan hukum, namun juga disertai solusi yang berpihak pada masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Ketua DPC Gerindra Boalemo, Muhamad Amin, mengatakan bahwa pendekatan represif saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan tambang ilegal. Menurutnya, dibutuhkan langkah menyeluruh yang mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan.
“Penertiban itu penting, tapi kita juga harus memberikan solusi. Jangan sampai masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari tambang ilegal justru terpuruk karena tidak ada alternatif penghidupan,” ujarnya, seperti dikutip dari akun resmi Gerindra Gorontalo, Sabtu (7/6/2025).
Dalam pernyataannya, Muhamad Amin menyampaikan lima poin sikap resmi Gerindra Boalemo terkait penanganan tambang ilegal:
1. Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsisten
Gerindra mendukung penuh operasi gabungan yang dilakukan oleh Polri, TNI, Satpol PP, dan Dinas ESDM untuk menertibkan tambang ilegal. Mereka menekankan agar pelaku tambang ilegal dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
2. Legalisasi dan Penataan Tambang Rakyat
DPC Gerindra Boalemo mendorong pemerintah untuk memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada penambang yang memenuhi syarat. Dengan legalitas tersebut, aktivitas tambang dapat lebih mudah diawasi dan dibina. Gerindra juga menyarankan pembentukan koperasi agar pengelolaan tambang rakyat menjadi lebih tertib dan berkelanjutan.
3. Pengembangan Ekonomi Alternatif
Partai berlambang kepala garuda ini juga menyoroti pentingnya membuka akses ekonomi lain bagi warga. Pelatihan keterampilan, dukungan usaha mikro, dan pemanfaatan dana desa menjadi salah satu langkah strategis yang mereka usulkan untuk membantu masyarakat beralih dari tambang ilegal ke sektor-sektor produktif lainnya seperti pertanian dan pariwisata.
4. Kolaborasi Antar-Instansi dan Lintas Wilayah
Gerindra mengingatkan bahwa persoalan tambang ilegal kerap melibatkan lintas wilayah dan kewenangan. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, serta sinergi antarinstansi seperti Kementerian ESDM, KLHK, dan ATR/BPN.
5. Edukasi dan Kesadaran Lingkungan
Aspek edukasi juga menjadi perhatian Gerindra. Mereka mendorong adanya kampanye masif terkait dampak negatif tambang ilegal terhadap lingkungan dan kesehatan. Peran sekolah, tokoh masyarakat, serta media massa dinilai penting dalam membangun kesadaran kolektif.
“Masalah ini harus ditangani secara bijak dan adil. Penegakan hukum tetap menjadi prioritas, tetapi kita juga tidak boleh abai terhadap aspek sosial dan lingkungan,” kata Amin.
Dengan menyuarakan hal ini, Gerindra Boalemo berharap agar seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, dapat berkolaborasi menyelesaikan persoalan tambang ilegal secara komprehensif demi kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan lingkungan di Boalemo.
