GORONTALO, Utinews.id – Rapat koordinasi nasional antara Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) seluruh Indonesia, pada Rabu malam (14/5/2025) mengahasilkan sejumlah poin penting yang menjadi perhatian serius bagi PPIH Provinsi Gorontalo.
Dilansir dari https://gorontalo.kemenag.go.id/ Ketua PPIH Embarkasi Haji Antara (EHA) Gorontalo, H. M. Muflih B. Fattah yang juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, mengimbau kepada seluruh petugas kloter, pendamping, serta pihak terkait lainnya agar segera menyosialisasikan poin-poin penting tersebut kepada jemaah haji.
Adapun poin-poin yang disampaikan dalam rapat tersebut antara lain:
- 15 jam sebelum pesawat mendarat di Arab Saudi, manifest jemaah tidak dapat diubah lagi. Oleh karena itu, kelengkapan dokumen dan kejelasan data harus dipastikan jauh-jauh hari.
- Penempelan stiker paspor dan pita berwarna sesuai syarikah (penyedia layanan di Arab Saudi) bagi jemaah yang tergabung dalam kelompok berbeda. Hal ini guna mempermudah identifikasi dan pengelompokan saat di Tanah Suci.
- Sosialisasi pentingnya kartu Nusuk, yang kini menjadi paspor digital selama berada di Arab Saudi. Kartu ini wajib dimiliki dan dibawa oleh seluruh jemaah karena akan digunakan untuk akses berbagai layanan selama pelaksanaan ibadah haji.
- Jemaah haji Gelombang II diwajibkan memakai kain ihram sejak dari Asrama Haji, mengingat mereka akan melalui mekanisme fast track (pelayanan imigrasi cepat) di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah.
“Kami sangat berharap kepada seluruh petugas dan pendamping dapat menyampaikan informasi penting ini kepada jemaah secara masif dan terstruktur. Ini demi kelancaran, ketertiban, dan kenyamanan ibadah haji kita tahun ini,” tegas Muflih seperti dikutip dari laman resmi gorontalo.kemenag.go.id
Ketua PPIH Gorontalo itu juga mengingatkan bahwa, keberhasilan pelayanan ibadah haji tidak lepas dari koordinasi dan kerja sama semua pihak, terutama dalam memastikan jemaah memahami hak dan kewajiban mereka selama berada di Tanah Suci.
“Ini bagian dari implementasi Asta Protas Kementerian Agama, khususnya dalam mewujudkan Sukses Haji sebagai prioritas pelayanan publik yang berdampak langsung bagi umat,” pungkasnya. (Uti-01/Rls)
