UTINEWS.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan akan menghormati kritik dan aspirasi masyarakat terkait polemik dokumen pendidikannya. Setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto selama sekitar 2,5 jam di Istana Negara, Selasa (10/11/2026), Gibran mengaku mendapat masukan untuk tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum.
Gibran mengungkapkan, Prabowo menyarankan agar dirinya tetap fight di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan membawa seluruh dokumen pendidikan, mulai dari tingkat SD hingga S1.
“Saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1” Jelas gibran.
Ia juga menyebut Prabowo sebagai sosok ayah yang memberikan arahan dan masukan kepadanya.
“Saya menghormati seluruh aspirasi dan kritik masyarakat. Saya tidak ingin dinamika ini menjadi polemik politik berkepanjangan,” demikian penegasan Gibran dalam keterangannya.
Namun, pandangan berbeda disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Yusril menilai tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh Gibran untuk mempersoalkan perkara yang telah diputus Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Menurut Yusril, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA dalam perkara Subhan Palal karena bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut.
“Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sudah bersifat final,” demikian inti penjelasan Yusril.
Yusril juga menilai putusan MA berpotensi memengaruhi gugatan yang masih bergulir di PTUN Jakarta terkait keputusan penyetaraan ijazah Gibran. Terlebih, apabila keputusan yang menjadi objek sengketa telah dicabut, hal itu dapat berdampak terhadap kelanjutan perkara.
Terkait pertemuan Gibran dan Prabowo, Yusril mengaku belum memperoleh konfirmasi langsung mengenai isi pembicaraan keduanya.
Perbedaan pandangan ini membuat perkembangan polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden kembali menjadi perhatian publik. Gibran menyatakan siap memperjuangkan persoalan melalui PTUN, sementara Yusril mengingatkan bahwa putusan pengadilan harus dihormati sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Redaksi | Utinews.id
