UTINEWS.ID – Komisi III DPR RI meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Komisi III bahkan meminta para tersangka dikenakan pasal tindak pidana makar.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Dr. Habiburokhman, S.H., M.H., dalam rapat kerja bersama Kapolri dan jajaran Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Komisi III DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap langkah tegas Kapolri beserta jajarannya dalam mengungkap dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik.
Namun, Komisi III menilai perkara tersebut perlu ditangani secara lebih serius karena menyangkut dugaan aktivitas penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pihak lainnya.
Habiburokhman menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan, akses ilegal, maupun penghilangan data elektronik yang dilakukan para tersangka merupakan tindak pidana makar.
“Oleh karena itu Komisi III meminta kepada Kapolri dan jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut keterlibatan pihak lain,” tegas Habiburokhman.
Komisi III juga meminta agar penanganan perkara dilakukan secara profesional, menyeluruh, dan tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kapolri Ungkap Dugaan Alur Perintah Penyadapan
Dalam rapat kerja tersebut, Kapolri Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden.
Kapolri mengungkap dugaan alur perintah penyadapan yang disebut berasal dari Jenderal berinisial LSP, kemudian diteruskan melalui SU kepada EH dan AS.
Dugaan perintah tersebut disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp. Penyidik juga mendalami pelaksanaan kegiatan penyadapan yang diduga tidak dilengkapi prosedur permohonan sebagaimana mestinya.
Kapolri turut mengungkap bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, secara bersama-sama, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.
Meski demikian, dugaan tindak pidana makar tersebut masih memerlukan pendalaman penyidik untuk memastikan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana berdasarkan ketentuan hukum.
Empat Perwira Polri Terseret Kasus
Dalam perkembangan perkara sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghilangan data elektronik.
Dugaan aktivitas penyadapan disebut berlangsung pada periode 2025 hingga 2026 dan menyasar sejumlah pihak, mulai dari Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut dugaan penyalahgunaan perangkat dan kewenangan penyadapan yang seharusnya dijalankan berdasarkan ketentuan hukum.
Komisi III DPR RI meminta penyidik mengungkap secara terang siapa pemberi perintah, apa motif di balik aktivitas tersebut, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Pengusutan perkara ini diharapkan tidak hanya mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan, profesional, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Redaksi | Utinews.id
