Setelah 18 Tahun Menunggu, DPR Sahkan UU Perampasan Aset: Babak Baru Pemberantasan Korupsi?

Ketua DPR RI Puan Maharani saat membacakan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi UU pada Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI, Kamis, (19/11/2026) Foto: Tangkapan layar TVP

UTINEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani bersama jajaran pimpinan DPR lainnya. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan tanpa catatan terhadap pengesahan regulasi tersebut.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, pengesahan UU Perampasan Aset bukan dilakukan karena adanya paksaan maupun desakan dari pihak tertentu. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hasil dari proses legislasi yang telah melalui berbagai tahapan pembahasan dan penyerapan aspirasi masyarakat.

“Pengesahan UU Perampasan Aset hari ini bukan karena paksaan atau desakan. Seluruh tahapan sudah dilalui, mulai dari RDP, RDPU, hingga jajak pendapat publik sampai ke akar rumput,” demikian penegasan Puan sebagaimana disampaikan dalam keterangan terkait pengesahan tersebut.

Puan menekankan bahwa proses pembentukan undang-undang harus berjalan melalui mekanisme konstitusional dengan mempertimbangkan berbagai masukan masyarakat.

Pengesahan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan panjang legislasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Gagasan pembentukan regulasi perampasan aset telah bergulir sejak 2008 atau sekitar 18 tahun sebelum akhirnya disetujui DPR.

397 Masalah Dibahas dalam Proses Legislasi

Dalam proses pembahasannya, RUU Perampasan Aset melalui pembahasan terhadap 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 DIM dinyatakan tetap, 135 merupakan perubahan redaksional, 40 berkaitan dengan substansi, 44 dihapus, dan 18 merupakan substansi baru.

Komisi III DPR juga menyerap berbagai masukan melalui rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU), dengan melibatkan akademisi, organisasi masyarakat, serta berbagai elemen publik.

Proses tersebut menjadi bagian dari upaya menyempurnakan substansi regulasi agar memiliki landasan hukum yang kuat, sekaligus memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan hak masyarakat.

Perampasan Aset Tanpa Menunggu Putusan Pidana

Salah satu substansi penting yang menjadi perhatian dalam pembahasan RUU ini adalah mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pemilik atau pelaku.

Mekanisme ini ditujukan untuk menghadapi kondisi tertentu ketika proses pidana tidak dapat dilanjutkan, misalnya karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak diketahui keberadaannya, sesuai persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Meski demikian, mekanisme tersebut bukan berarti negara dapat mengambil harta seseorang hanya berdasarkan dugaan. Proses perampasan tetap harus mengikuti prosedur hukum dan mekanisme pemeriksaan pengadilan.

Dengan instrumen tersebut, negara diharapkan memiliki kemampuan lebih efektif untuk menelusuri, mengamankan, dan mengambil kembali aset yang berasal dari tindak pidana.

Hak Korban Juga Menjadi Perhatian

UU Perampasan Aset juga membawa harapan bagi masyarakat yang menjadi korban berbagai tindak pidana, termasuk penipuan investasi, investasi bodong, perdagangan saham ilegal, hingga kejahatan bermodus teknologi informasi.

Dalam pembahasan RUU, DPR menyoroti pentingnya optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana.

Artinya, pemberantasan kejahatan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan kerugian yang dialami masyarakat.

Aset yang berhasil dirampas diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemulihan kerugian korban sesuai mekanisme dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Pengawasan Menjadi Ujian Berikutnya

Di balik kewenangan negara untuk merampas aset hasil kejahatan, terdapat persoalan penting yang tidak boleh diabaikan, yakni potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Kewenangan yang besar harus diimbangi dengan pengawasan yang kuat, transparansi, serta perlindungan terhadap hak warga negara.

Karena itu, sejumlah aspek penting yang menjadi perhatian dalam pembahasan regulasi ini meliputi pengawasan pengadilan, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, akuntabilitas pengelolaan aset, serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.

Prinsip tersebut penting agar UU Perampasan Aset tidak berubah menjadi instrumen yang merugikan masyarakat atau digunakan untuk mengkriminalisasi pihak yang tidak bersalah.

Setelah perjalanan panjang selama 18 tahun, pengesahan UU Perampasan Aset kini membuka babak baru dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.
Namun, keberhasilan regulasi ini tidak cukup diukur dari pengesahannya di ruang paripurna. Ujian sesungguhnya terletak pada implementasi, konsistensi penegakan hukum, transparansi pengelolaan aset, serta kemampuan negara mengembalikan kekayaan hasil kejahatan untuk kepentingan masyarakat.

Sebab, merampas aset hasil kejahatan bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan memastikan bahwa kejahatan tidak lagi menjadi jalan untuk menikmati kekayaan yang diperoleh dengan merugikan negara dan rakyat.

Redaksi | Utinews.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *