UTINEWS.ID – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI agar mencermati secara serius ketentuan penghitungan waktu dalam proses pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden RI dan pimpinan MPR, Mahfud menyoroti ketentuan pengajuan dua nama calon wakil presiden yang harus dilakukan paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR.
Menurut Mahfud, persoalan penting yang perlu diperhatikan adalah definisi kata “Hari” dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Tata Tertib MPR.
Dalam kedua aturan tersebut, Hari dimaknai sebagai hari kerja, bukan hari kalender.
Karena itu, Mahfud mengingatkan bahwa jadwal Sidang Paripurna MPR pada 9 Desember 2026 berpotensi menimbulkan persoalan apabila pengajuan dua nama calon wakil presiden tidak memenuhi ketentuan 14 hari kerja.
Minta Jadwal Sidang Disesuaikan
Dalam surat terbukanya, Mahfud menguraikan bahwa ketentuan pengajuan calon pengganti wakil presiden harus disinkronkan antara UUD 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR.
Ia menilai, apabila hingga 19 November 2026 pukul 00.00 Presiden belum menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR, maka pelaksanaan sidang pada 9 Desember perlu dipertimbangkan kembali.
Mahfud menyarankan agar Sidang Paripurna MPR ditunda dan dijadwalkan 14 hari kerja setelah MPR menerima dua nama calon wakil presiden dari Presiden.
Sebagai contoh, apabila Presiden menyerahkan dua nama pada 20 November 2026, maka sidang sebaiknya digelar pada 10 Desember 2026.
Penghitungan tersebut, menurut argumentasi dalam surat itu, diperlukan agar terdapat kesesuaian antara ketentuan konstitusi, UU MD3, dan Tata Tertib MPR.
Jangan Sampai Menjadi Masalah Konstitusional Baru
Mahfud juga mengingatkan bahwa penyesuaian jadwal tersebut tetap harus memperhatikan batas waktu 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden.
Dengan demikian, penyesuaian waktu 14 hari kerja dinilai masih dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui tenggat konstitusional 60 hari tersebut.
Ia menekankan bahwa persoalan penghitungan waktu ini mungkin terlihat sederhana, tetapi sangat penting dalam proses ketatanegaraan.
Kehati-hatian diperlukan agar proses pengisian jabatan wakil presiden tidak menimbulkan persoalan hukum maupun polemik politik baru.
Jadwal 9 Desember Sebelumnya Telah Ditetapkan MPR
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan bahwa Sidang Paripurna untuk memilih dan melantik wakil presiden pengganti Gibran dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 9 Desember 2026.
Keputusan tersebut diambil melalui rapat gabungan pimpinan MPR, fraksi-fraksi, dan kelompok DPD pada 16 November 2026.
Dalam keputusan tersebut, MPR menetapkan 25 November 2026 sebagai batas akhir penyerahan dua nama calon wakil presiden oleh Presiden Prabowo.
Namun, penetapan tenggat tersebut kemudian mendapat sorotan dari sisi hukum tata negara.
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, sebelumnya juga mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) UU MD3 dan Pasal 136 Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024, pengajuan dua calon wakil presiden harus dilakukan paling lambat 14 hari kerja sebelum sidang.
Titi menyebut, jika sidang tetap berlangsung 9 Desember 2026, tenggat pengajuan dua nama seharusnya jatuh pada 19 November 2026, bukan 25 November.
Perbedaan penghitungan tersebut kini menjadi perhatian dalam proses pengisian jabatan wakil presiden.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang akan menduduki kursi wakil presiden menggantikan Gibran. Lebih dari itu, prosesnya harus memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Sebab, legitimasi seorang wakil presiden tidak hanya ditentukan melalui hasil pemilihan di MPR, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prosedur hukum yang mengantarkan proses tersebut.
Redaksi | Utinews.id
Sumber: X@mohmahfudmd

