UTINEWS.ID – Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta. Dengan putusan tersebut, Ahrie Sonta resmi dijatuhi sanksi pemecatan dari kedinasan Polri.
Putusan itu disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
“Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri,” kata Johnny.
Sebelumnya, Ahrie Sonta ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam perkara yang sama, sejumlah perwira tinggi Polri lainnya juga disebut telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya mengungkapkan, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM hingga pengusaha.
Dugaan praktik penyadapan ilegal tersebut disebut berlangsung sepanjang 2025–2026. Penyidik juga mendalami dugaan upaya penghapusan rekam jejak digital pada Oktober 2026.
UTINEWS.ID – Ulasan Terkini
