Oleh Redaksi,
Utinews.id – Pada setiap peringatan Hari Lahir Pancasila, bangsa Indonesia kembali mengucapkan kalimat yang sama: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Kalimat itu terdengar sederhana. Namun maknanya menjadi sangat besar ketika dihadapkan pada kenyataan yang terjadi di Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo.
Beberapa hari terakhir, publik dibuat terdiam oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan jenazah seorang warga yang dipulangkan menggunakan sepeda motor menuju Pinogu. Tidak ada kemarahan dalam video tersebut. Tidak ada teriakan. Yang terlihat hanyalah gotong royong warga, kesedihan keluarga, dan sebuah kenyataan yang sulit disangkal: akses menuju wilayah itu masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat.
Bagi sebagian orang, video tersebut mungkin hanya melintas beberapa detik di layar telepon genggam. Namun bagi warga Pinogu, itu adalah bagian dari kehidupan yang mereka hadapi ketika berhadapan dengan keadaan darurat, sakit, maupun kematian.
Di media sosial, reaksi publik bermunculan.
“Jalan Pinogu sudah masuk TV, tapi seperti tidak pernah menyentuh penguasa. Janji tinggal janji,” tulis seorang warganet.
Yang lain menuliskan kalimat yang lebih emosional.
“Tolong lihat kami. Sampai kapan masyarakat Pinogu harus begini?”
“Mana pemerintah, Pinogu sudah berpuluh-puluh tahun seperti ini”
Ada pula yang mempertanyakan makna sila kelima Pancasila ketika akses dasar masih menjadi persoalan bagi sebagian warga negara.
Komentar-komentar tersebut tentu merupakan ekspresi publik yang lahir dari rasa prihatin. Namun di balik itu semua, terdapat satu pesan yang sama: masyarakat ingin persoalan Pinogu tidak berhenti sebagai bahan perbincangan sesaat di media sosial.
Mereka ingin solusi.
Negeri yang Tidak Berada di Pinggir Peta
Pinogu sering disebut sebagai daerah terpencil. Namun sesungguhnya Pinogu tidak pernah berada di pinggir peta Indonesia.
Pinogu adalah bagian sah dari Republik Indonesia.
Kecamatan yang dihuni sekitar 2.054 jiwa ini berada di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Posisi tersebut menjadikan Pinogu sebagai wilayah enklave yang memiliki karakteristik unik sekaligus kompleks.
Di satu sisi, keberadaan kawasan konservasi merupakan aset penting yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Di sisi lain, masyarakat yang hidup di dalamnya juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses layanan dasar, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan yang berkelanjutan.
Di sinilah persoalan Pinogu menjadi lebih besar daripada sekadar soal jalan rusak.
Ini adalah persoalan bagaimana negara, pemerintah, masyarakat, dan regulasi mampu bertemu dalam satu titik keseimbangan antara konservasi dan kemanusiaan.
Karena pada akhirnya, hutan harus dijaga.
Tetapi manusia yang hidup di sekitarnya juga harus mendapatkan perlindungan yang sama.
Ketika Regulasi dan Realitas Bertemu
Berbagai pihak selama ini telah berupaya menghadirkan layanan dasar di Pinogu. Peningkatan akses listrik, pelayanan pemerintahan, pendidikan, dan berbagai program pembangunan terus dilakukan secara bertahap oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa tantangan geografis dan regulasi kawasan konservasi masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Inilah sebabnya mengapa diskusi mengenai desa yang berada di dalam kawasan hutan mulai mendapat perhatian di tingkat nasional.
Pada 2025, anggota DPR RI Adian Napitupulu menyampaikan bahwa desa-desa yang telah lama berada dalam kawasan hutan perlu mendapatkan kepastian hukum dan ruang pembangunan yang lebih jelas agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terhambat oleh tumpang tindih regulasi.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan seperti yang dihadapi Pinogu bukan hanya isu lokal, melainkan bagian dari tantangan nasional yang memerlukan solusi lintas sektor.
Yang dibutuhkan bukan saling menyalahkan.
Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mencari jalan keluar.
Pancasila Tidak Hidup di Podium
Hari Lahir Pancasila selalu diperingati dengan penuh khidmat.
Namun nilai-nilai Pancasila tidak diuji ketika dibacakan dalam upacara.
Nilai-nilai itu diuji ketika negara dihadapkan pada persoalan nyata yang dialami masyarakat.
Pancasila diuji ketika seorang warga sakit membutuhkan pertolongan.
Pancasila diuji ketika anak-anak di daerah terpencil harus menempuh perjalanan panjang untuk mengenyam pendidikan.
Pancasila diuji ketika hasil pertanian sulit dipasarkan karena keterbatasan akses.
Dan Pancasila diuji ketika sebuah keluarga yang sedang berduka harus memikirkan bagaimana membawa pulang jenazah orang yang mereka cintai.
Karena itu, peristiwa yang viral dari Pinogu seharusnya tidak dilihat semata-mata sebagai potret keterbatasan infrastruktur.
Peristiwa tersebut adalah pengingat bahwa pembangunan pada hakikatnya bukan hanya tentang proyek, anggaran, atau statistik.
Pembangunan adalah tentang manusia.
Tentang memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang seberapa jauh tempat tinggalnya dari pusat pemerintahan, tetap merasakan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari.
Sebuah Refleksi untuk 1 Juni
Hari ini, ketika Indonesia kembali memperingati Hari Lahir Pancasila, mungkin ada satu pertanyaan yang layak direnungkan bersama.
Apakah keadilan sosial yang menjadi cita-cita bangsa sudah dapat dirasakan secara merata hingga ke wilayah-wilayah yang menghadapi tantangan paling berat?
Jawaban atas pertanyaan itu mungkin berbeda bagi setiap orang.
Namun satu hal yang pasti, video dari Pinogu telah membuka ruang refleksi yang penting bagi kita semua.
Bahwa masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan.
Bahwa pembangunan yang berkeadilan membutuhkan kesabaran, keberanian, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat.
Dan bahwa di balik setiap angka statistik, ada manusia yang berharap hidupnya menjadi sedikit lebih baik.
Masyarakat Pinogu tidak meminta perlakuan istimewa.
Mereka hanya berharap agar hak yang dijamin oleh konstitusi dapat dirasakan sebagaimana warga negara lainnya. Ketika sakit dapat segera dibawa ke rumah sakit, hasil kebun dapat dipasarkan dengan biaya yang lebih murah, anak-anak bisa tumbuh dengan akses pendidikan yang setara.
Dan ketika ajal menjemput, mereka berharap jenazah anggota keluarga dapat dipulangkan dengan layak.
Sebuah harapan yang sederhana.
Namun justru karena kesederhanaannya, harapan itu tidak boleh diabaikan.
Sebab jika Pancasila adalah rumah bersama bangsa Indonesia, maka tidak boleh ada satu pun ruang di rumah itu yang merasa terlalu jauh untuk didengar, terlalu terpencil untuk diperhatikan, atau terlalu kecil untuk diperjuangkan.
Redaksi Utinews.id mengajak pembaca untuk berdiskusi secara santun dan konstruktif. Menurut Anda, langkah apa yang paling realistis untuk mempercepat peningkatan akses dan pelayanan dasar di Pinogu, sekaligus menjaga kelestarian Taman Nasional Bogani Nani Wartabone bagi generasi mendatang?
Redaksi | Utinews.id
