Utinews.id – Polemik terkait transparansi PT Bumi Nusantara Perkasa Gorontalo (BNPG) masih menjadi perhatian publik di Kabupaten Bone Bolango. Hingga kini, sejumlah pertanyaan yang mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Bone Bolango belum mendapat penjelasan langsung dari pihak perusahaan.
Ketidakhadiran manajemen PT BNPG dalam RDP yang digelar beberapa waktu lalu membuat berbagai isu terkait rencana operasional perusahaan di Kecamatan Bulawa masih menyisakan tanda tanya. Mulai dari legalitas perizinan, dokumen lingkungan, sumber bahan baku, hingga program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menjadi perhatian DPRD dan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Bone Bolango, Yakub Tangahu, menegaskan bahwa keterbukaan informasi dari pihak perusahaan sangat diperlukan guna membangun kepercayaan publik terhadap investasi yang akan beroperasi di daerah tersebut.
Menurutnya, DPRD tidak dalam posisi menghambat investasi, namun berkewajiban memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan kepentingan masyarakat serta lingkungan.
“Transparansi menjadi hal penting agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat. Karena itu, perusahaan perlu menyampaikan secara terbuka berbagai aspek yang menjadi perhatian publik,” ujar Yakub.
Dalam pembahasan sebelumnya, sejumlah persoalan yang menjadi sorotan antara lain kepatuhan terhadap dokumen AMDAL dan UKL-UPL, asal-usul bahan baku yang akan digunakan perusahaan, hingga rencana pelaksanaan program CSR di wilayah sekitar operasional.
DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga telah merekomendasikan agar jajaran direksi PT BNPG melakukan pemaparan resmi mengenai Rencana Kerja Tahunan (RKT), dokumen lingkungan, serta detail teknis operasional perusahaan sebelum aktivitas usaha berjalan lebih jauh.
Sejumlah kalangan menilai kehadiran langsung pihak perusahaan penting untuk memberikan kepastian informasi sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di masyarakat. Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap investasi yang masuk ke Kabupaten Bone Bolango.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari manajemen PT BNPG terkait ketidakhadiran mereka dalam forum RDP maupun tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan DPRD Bone Bolango.
Redaksi | Utinews.id
